|
Respons Partai atas Dukungan Kader ke Capres Lain JAKARTA - Pembelotan sejumlah kader parpol pendukung capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono direaksi keras oleh induk partai masing-masing. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, menyiapkan sanksi khusus kepada Ketua DPP PPP Rusdi Hanafi yang telah menggalang dukungan untuk pasangan Megawati-Prabowo Subianto.
Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin mengakui, partainya kini mendalami manuver politik yang dilakukan Rusdi Hanafi. "Kami selidiki dan klarifikasi dulu motivasinya," ujar Lukman di Jakarta, Sabtu (6/6). Dia mengatakan, jika Rusdi terbukti memiliki visi yang berseberangan dengan partai, dia pasti dijatuhi sanksi. Berat tidaknya sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. "Tentu mulai teguran hingga dilepas dari keanggotaan partai," tegas ketua Fraksi PPP di DPR itu. Sebelumnya, Rusdi bersama sejumlah fungsionaris dan kader PPP mendeklarasikan Front Persatuan Pembela Prabowo (F-PPP). Aksi itu tentu berseberangan dengan sikap partainya yang bulat mendukung duet SBY-Boediono. Sementara itu, Partai Damai Sejahtera (PDS) bersikap lebih tegas. Sikap Ketua DPW PDS Jawa Tengah Budi Cahyono dan DPW PDS Jawa Barat Ivan Purba yang tidak mengakui hasil putusan rapimnas yang mendukung capres SBY-Boediyono disikapi dengan penonaktifan. "DPP telah resmi menonaktifkan mereka karena dianggap mengabaikan garis partai," ujar Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu di Jakarta. Keputusan penonaktifan itu dituangkan dalam SK Karteker Nomor 049/SK DPP-PDS/VI/2009 dan SK Karteker 050/SK DPP-PDS/VI/2009 bertanggal 3 Juni. Ditunjuk sebagai pelaksana tugas keduanya, masing-masing Gedeon Mamahit dan Sahat Sinaga. Dua pimpinan PDS di daerah itu menolak keputusan rapim karena merasa tak dilibatkan. Mereka menyatakan akan mengalihkan dukungan ke pasangan Mega-Prabowo. ''Tindakan tegas penonaktifkan ini juga menjadi peringatan bagi daerah lain. Tidak ada alasan menolak sikap organisasi yang sudah sesuai prosedur." (dyn/agm) Sumber : jawapos.co.id (Kutipan) |
